prediksiangkaraja@gmail.com
Jakarta (CVTOGEL) – Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa saat ini sedang dikembangkan rencana aksi. Untuk mengatasi masalah zero over dimension over load (ODOL). Rencana ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kepolisian. Untuk memastikan bahwa penegakan aturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Rencana aksi untuk menangani zero ODOL kini sedang dalam proses penyusunan yang melibatkan banyak kementerian serta lembaga termasuk kepolisian,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta pada hari Kamis.
Titis menjelaskan bahwa pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODOL telah dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak yang terlibat dari sektor lain.
Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa usaha tersebut masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, langkah lebih terstruktur dan tegas diperlukan untuk mengurangi pelanggaran terkait dimensi dan muatan kendaraan di jalan raya.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam implementasi Zero ODOL hingga target nasional tercapai sepenuhnya pada tahun 2026, melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).
Sebagai langkah awal dalam menangani zero ODOL, Nitis menambahkan bahwa sosialisasi kepada pemilik barang dan transporter akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan dimensi dan muatan kendaraan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Pada Juli 2025, pemerintah akan mulai menerapkan tahap peringatan, diikuti dengan penegakan hukum pada Agustus 2025 secara bertahap dan menyeluruh bersama kepolisian dan kementerian terkait lainnya.
“Sampai seterusnya, kerja sama akan dilakukan dengan kepolisian, Kementerian PU, Kemenperin, Kemendag, dan semua pihak yang terlibat,” katanya.
Dia juga menyatakan bahwa penanganan kendaraan ODOL yang dikoordinasi oleh Kemenko Infra akan melibatkan Kemenhub, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Beberapa program konkrit yang akan dijalankan mencakup pendataan angkutan barang dengan sistem elektronik (smart mobility), optimasi pengawasan dan pencatatan kendaraan pengangkut barang, serta implementasi jalur kendaraan sesuai dengan pengaturan kelas jalan.
Program lain yang direncanakan adalah penguatan alternatif multimoda menggunakan kereta, peningkatan aspek ketenagakerjaan dengan standar yang layak, serta rencana penerapan insentif dan disinsentif bagi transporter.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah sedang merumuskan kebijakan nyata untuk mengatasi permasalahan ODOL yang serius di jalan.
Dalam pertemuan kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada hari Kamis (8/5), Dudy menyampaikan bahwa sejumlah kementerian dan BUMN telah dikumpulkan melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk membahas penanganan ODOL.
Kementerian yang terlibat dalam diskusi tersebut meliputi Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.
“Dalam rangka penanganan ODOL, pemerintah akan mengeluarkan beberapa rumusan terkait ODOL dalam waktu dekat,” kata Menhub.
