Hamas sambut baik rencana rekonstruksi Gaza hasil KTT Arab di Kairo

Istanbul – Organisasi perjuangan Palestina, Hamas, memberikan sambutan positif. Kepada rencana pemulihan Jalur Gaza yang disepakati pada hari Selasa (4/3). Dalam KTT darurat negaranegara Arab yang diadakan di Kairo.

Hamas juga mendukung ajakan KTT untuk menerapkan boikot politik dan ekonomi terhadap Israel.

KTT itu menegaskan kembali bahwa pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka tidak bisa diterima, dengan merujuk rencana Mesir sebagai “rencana Arab yang menyeluruh” dan menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan finansial, material, serta politik untuk pelaksanaannya.

Dalam pidatonya di KTT, Presiden Mesir Abdel Fattah alSisi mengungkapkan bahwa Mesir sudah menyiapkan rencana pemulihan Gaza tanpa perlu mengusir penduduknya.

AlSisi meminta dukungan dari komunitas internasional dan regional untuk rencana tersebut serta mencanangkan pembentukan dana khusus untuk merealisasikannya.

Dalam pernyataannya setelah KTT, Hamas menyebut pertemuan ini sebagai langkah signifikan menuju keselarasan Arab dan Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, terutama di saat serangan Israel masih berlanjut dan usaha pemindahan paksa di Gaza, Tepi Barat, serta Yerusalem.

Hamas menghargai pemimpin Arab yang menolak setiap usaha untuk mengusir rakyat Palestina atau melemahkan perjuangan nasional mereka, dan menegaskan bahwa itu adalah pesan penting bahwa kejadian Nakba kedua tidak akan ditoleransi.

Kelompok tersebut juga menyambut baik seruan untuk memboikot Israel dalam bidang perdagangan dan politik, menganggapnya sebagai langkah strategis yang efektif untuk mengisolasi Israel dan mendorong negara itu mematuhi hukum internasional.

Hamas mendesak agar segala upaya dilakukan untuk memastikan keberhasilan rencana pemulihan.

Di samping itu, Hamas juga menghargai usaha Mesir dalam menyusun konferensi internasional untuk pemulihan Gaza serta mendukung pembentukan komite masyarakat yang akan mengawasi bantuan, pemulihan, dan pengelolaan Gaza sebagai bagian dari negara Palestina.

Hamas menekankan perlunya pelaksanaan rencana pemulihan, mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan, serta memperkuat gencatan senjata dan memastikan kesepakatan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam konferensi pers, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan bahwa rencana pemulihan Gaza yang diusulkan Mesir adalah jawaban dunia Arab terhadap gagasan Presiden AS Donald Trump tentang pemindahan penduduk Gaza.

Trump berulang kali mengusulkan “pengambilalihan” Gaza dan pemindahan penduduknya dengan tujuan mengubahnya menjadi tempat wisata.

Rencana ini ditolak oleh dunia Arab serta sejumlah negara lain yang menganggapnya sebagai tindakan pembersihan etnis.

Salah satu poin utama dalam rencana pemulihan Gaza adalah fase awal yang berlangsung enam bulan, diikuti dengan periode dua tahun, menolak dengan tegas segala usaha untuk memindahkan penduduk Palestina.

Fase ketiga dikenal sebagai “Fase Pemulihan Kedua” yang diantisipasi akan berlangsung selama dua setengah tahun.

Rencana tersebut juga melibatkan pembentukan komite administrasi Gaza untuk mengelola wilayah ini selama periode transisi enam bulan.

Komite ini akan bersifat independen dan terdiri dari teknokrat yang tidak berafiliasi secara politik, beroperasi di bawah naungan pemerintah Palestina.

Sebelumnya pada hari Selasa, juru bicara Hamas, Hazem Qasem, menjelaskan kepada Anadolu bahwa kelompoknya tidak akan terlibat dalam pengaturan administrasi Gaza di masa mendatang kecuali ada kesepakatan nasional.

Sejak serangan brutal Israel ke Gaza pada Oktober 2023, hampir 48. 400 warga Palestina dilaporkan tewas — sebagian besar adalah perempuan dan anakanak — dan lebih dari 111. 000 lainnya mengalami lukaluka.

Serangan yang menghancurkan wilayah tersebut sempat terhenti sementara oleh kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang diterapkan sejak 19 Januari.
Namun, pada hari Minggu, Israel menutup akses bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah pemimpin pemerintah Israel, Benjamin Netanyahu, menolak untuk memulai pembicaraan tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Tel Aviv.

Di bulan November yang lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, terkait dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Di samping itu, Israel juga sedang menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) sehubungan dengan serangan yang dilakukannya terhadap Jalur Gaza.