Menteri P2MI resmikan Desa Migran Emas, targetkan pertumbuhan ekonomi

Jakarta (cvtogel) – Pada hari Rabu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Abdul Kadir Karding meluncurkan “Desa Migran Emas” di tiga desa. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tujuan meningkatkan ekonomi setempat.

Desa yang terlibat adalah Jlamprang, Kuripan, dan Margosari di Wonosobo, seperti yang dinyatakan oleh Karding dalam acara peluncuran, sesuai informasi dari Kementerian P2MI di Jakarta pada hari yang sama.

“Desa Migran Emas ini merupakan kerjasama antara semua pihak di desa untuk menyediakan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia,” ungkap Menteri P2MI tersebut.

Ketiga desa ini direncanakan sebagai contoh dalam pengelolaan migrasi pekerja yang aman, resmi, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi desa.

Layanan yang disediakan di ketiga desa meliputi informasi, sosialisasi, literasi, bimbingan usaha, dan informasi lain yang penting untuk mengurangi keberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Karding menekankan bahwa Desa Migran Emas adalah bagian penting dalam menciptakan pengelolaan pekerja migran yang terstruktur sejak dari tingkat desa.

“Jika dikelola dengan baik, ini dapat membawa keuntungan besar. Dengan pengelolaan yang tepat, ini akan memberikan manfaat. Jika dikelola, bisa menjadi berkah bagi masyarakat,” kata Karding di hadapan para kepala desa dan warga.

Dia menyebutkan Desa Bumidaya di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, sebagai contoh yang baik. Dari 2. 000 penduduk desa, sekitar 250 orang bekerja di Taiwan dan secara rutin mengirimkan devisa mencapai Rp500 juta per bulan untuk desa.

“Kenapa bisa terjadi? Karena ada ekosistem migran yang dikelola secara bersama oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Itulah yang harus kita tiru,” tambahnya.

Karding menjelaskan bahwa dana remitansi yang masuk ke desa dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi lokal, bahkan meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola dengan efektif.

Dia juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam memastikan migrasi yang aman dan sesuai prosedur.

“Kita ingin setiap keberangkatan ke luar negeri itu legal. Maka, dibutuhkan kerjasama dari awal di desa sampai tujuan,” tuturnya lagi.